Sulawesi, BANTENGPAPUA.COM—Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulaeha Sanusi, menegaskan bahwa program hilirisasi sumber daya alam (SDA) di Sultra tidak akan optimal dan memberi manfaat nyata bagi rakyat, jika tidak disertai regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Hilirisasi di Sultra menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Jika hanya berorientasi pada produksi dan investasi, manfaatnya akan timpang dan menimbulkan ketidakadilan. Keberpihakan kepada masyarakat lokal adalah kunci,” tegas Sulaeha Sanusi dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, tanpa regulasi yang tegas serta pengawasan yang konsisten, hilirisasi justru hanya menjadi ladang keuntungan bagi investor besar, sementara masyarakat sekitar hanya menerima dampak buruk berupa kerusakan lingkungan.
“Sebaliknya, jika legislatif menjalankan perannya dengan maksimal, hilirisasi bisa menjadi instrumen keadilan ekonomi. Kita bisa membuka lapangan kerja luas bagi rakyat lokal, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup Sulawesi Tenggara,” jelasnya.
Peran Strategis DPR dan DPRD
Sulaeha menekankan pentingnya peran legislatif, baik DPR maupun DPRD Sultra, dalam mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu menurunkan mandat kebijakan nasional sesuai kebutuhan lokal.
Ia mencontohkan, regulasi itu bisa berupa kewajiban serapan tenaga kerja lokal minimal 70%, pemberian insentif bagi investasi ramah lingkungan, serta pengaturan tata ruang yang melindungi hutan, pesisir, dan lahan produktif masyarakat.
“Kalau tidak diatur dengan tegas, masyarakat hanya jadi penonton. Hilirisasi harus benar-benar memberikan nilai tambah untuk rakyat, bukan sekadar untuk investor besar,” ujar Sulaeha.
Industri Hilirisasi Bukan Sekadar Pengolahan Mineral
Lebih jauh, Sulaeha menegaskan bahwa hilirisasi di Sultra seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan smelter atau pusat pengolahan mineral. Lebih dari itu, industri hilirisasi harus menjadi pintu lahirnya ekosistem industri yang lebih luas dan berkelanjutan.
“Harus ada ruang untuk pengembangan UMKM lokal, rantai pasok yang melibatkan masyarakat sekitar, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar bisa masuk dalam industri strategis, bukan hanya jadi buruh kasar,” jelasnya.
Dampak Sosial dan Harapan ke Depan
Jika regulasi yang berpihak ini benar-benar dijalankan, Sulaeha meyakini hilirisasi bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi Sultra yang inklusif. Masyarakat akan memperoleh manfaat dalam bentuk kesempatan kerja, peningkatan daya saing, serta lingkungan hidup yang tetap terjaga.
“PDI Perjuangan konsisten memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hilirisasi harus menjadi jalan kedaulatan ekonomi, bukan sekadar alat eksploitasi,” pungkasnya.
#PDIPerjuangan
#MenangkanRakyat
#SatyamEvaJayate
#KebenaranPastiMenang
#SolidBergerak
