OKSIBIL, BANTENGPAPUA.COM–Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2026 mulai digelar DPRD bersama Pemerintah Daerah. Dalam rapat kerja yang berlangsung intensif, pimpinan dan para anggota DPRD menekankan bahwa arah pembangunan tahun anggaran 2026 harus secara nyata memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di seluruh distrik.
Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang menegaskan bahwa fungsi anggaran bukan sekadar penyusunan angka-angka dalam dokumen APBD, tetapi harus menjadi instrumen kesejahteraan publik.
Ketua DPRD Pegunungan Bintang, Gutinus Wasini, SE mengatakan “KUA-PPAS 2026 ini harus berdampak. Rakyat harus merasakan hasilnya. Tidak boleh ada program yang hanya bersifat administratif tanpa menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, dukungan anggaran harus diarahkan pada pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penanganan wilayah terisolir. Menurutnya, sejumlah distrik masih menghadapi kesenjangan akses sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan pemerataan pembangunan.
DPRD juga meminta perangkat daerah untuk menyajikan perencanaan yang lebih detail, berbasis data lapangan, dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Penguatan pengawasan internal dan efektivitas belanja pemerintah daerah ikut menjadi sorotan.
“Anggaran harus efisien, terukur, dan tepat sasaran. Tahun 2026 kita ingin melihat perubahan nyata, terutama bagi masyarakat kecil yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan,” ujarnya.
Rapat lanjutan antara Banggar DPRD dan TAPD Pemda dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan untuk melakukan sinkronisasi angka dan penyempurnaan prioritas pembangunan.
Dengan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, diharapkan APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, adil, dan berdampak bagi seluruh masyarakat Pegunungan Bintang.
Tim Media Bantengpapua.com
